Home | News Archives

Kurang, Dana untuk Perpustakaan Nasional

Selama ini dana yang dialokasikan pemerintah untuk anggaran perpustakaan nasional sangat kurang memadai. Akibatnya, perpustakaan nasional tak bisa memberikan layanan prima kepada masyarakat di berbagai daerah. Saat ini anggaran perpustakaan hanya Rp 1,5 milyar untuk setiap provinsi.

Hal itu disampaikan Rahmat Natajumena, Deputi Pembinaan Perpustakaan Nasional, kepada wartawan setelah bertemu Presiden Abdurrahman Wahid di Bina Graha Jakarta, Senin (30/10). Dia datang bersama Kepala Perpustakaan Nasional Hernandoro dan Indonesianist dari Australia Prof Merle C Ricklefs untuk menyampaikan rencana seminar soal "Pengaruh Islam terhadap Budaya Jawa dan Sebaliknya" yang akan dibuka Presiden hari Selasa ini di Jakarta.

Menurut Rahmat, idealnya dana untuk kegiatan operasional perpustakaan sebesar Rp 2,5 milyar per provinsi. Dengan begitu, perpustakaan bisa memberikan layanan prima kepada masyarakat. Saat ini jumlah koleksi yang ada di Perpustakaan Nasional berjumlah 15 juta terdiri buku, majalah, dan lainnya.

Ketika masalah ini dikemukakan kepada Presiden, kata Rahmat, Kepala Negara menyarankan agar membentuk semacam badan usaha seperti halnya yang ada di departemen-departemen. "Namun saya belum bisa membayangkan badan usaha seperti apa yang bisa kita bangun untuk mengatasi masalah dana operasional di perpustakaan nasional itu," ujar Rahmat.

Berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, kata Rahmat, pihaknya menyarankan pula kepada Presiden agar pengelolaan perpustakaan tetap dilaksanakan secara terpusat atau tidak diserahkan kepada pemda, karena hal itu membutuhkan dana yang tidak kecil. (gun/mba)

©2000 InfoPerpus.