Home | News Archives

Pemda Enggan Danai Perpustakaan; Presiden: Perpustakaan Perlu Bentuk Badan Usaha

JAKARTA (Media): Presiden KH Abdurrahman Wahid menyarankan Perpustakaan Nasional RI membentuk badan usaha guna membiayai operasionalisasi perpustakaan itu di berbagai daerah.

Pasalnya, tidak semua pemerintah daerah mau mengelola perpustakaan nasional provinsi dalam otonomi daerah karena mahal.

"Itulah sebabnya kami mengusulkan kepada Presiden agar dalam beberapa tahun ke depan perpustakaan nasional provinsi masih berada dalam pengelolaan Perpustakaan Nasional di Jakarta. Dalam kaitan itu Presiden menyarankan agar dibentuk suatu badan usaha untuk memperoleh dana operasional," kata Hernandono, Kepala Perpustakaan Nasional RI, usai bertemu Presiden di Bina Graha, guna melaporkan rencana seminar `Pengaruh Islam terhadap Budaya Jawa` yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional RI di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, bentuk badan usaha itu nantinya akan dikaji lebih dalam. Setiap perpustakaan nasional provinsi memerlukan dana operasional Rp 1,5 miliar/tahun. Saat ini ada 25 perpustakaan nasional provinsi, dengan 15 juta judul buku yang dimiliki perpustakaan nasional untuk seluruh Indonesia. Selama ini pemerintah daerah provinsi memang tidak terlalu peduli dengan keberadaan perpustakaan. Itulah sebabnya pihaknya keberatan, sebab hidup tidak mati pun tidak.

Belum bisa

Gagasan agar perpustakaan nasional membentuk badan usaha untuk membiayai operasionalnya mendapat komentar dari sejumlah anggota DPR. Pada umumnya mereka menganggap gagasan itu belum bisa direalisasikan saat ini. Selain Perpustakaan Nasional belum siap mengelola badan usaha, pemerintah juga dinilai punya kewajiban untuk memberi subsidi biaya operasional perpustakaan, baik di pusat maupun di daerah.

Ketua Komisi VI DPR Maruf Amin yang meminta agar dana APBN juga dicurahkan untuk pembangunan perpustakaan, baik di pusat maupun di daerah. Hal itu dimaksudkan agar tidak perlu membentuk badan usaha. Saat ini dana operasional perpustakaan sangat penting. Dana itu bisa diambil dari APBN. Dana terebut di APBN sekarang sangat memprihatinkan, karena jauh di bawah 2%. Paling tidak dalam tahun anggaran 2001 nanti, dana untuk perpustakaan harus ditingkatkan," kata Maruf kepada Media.

Dia menambahkan, saat Komisi VI DPR berkunjung ke daerah-daerah, kondisi perpustakaannya sangat memprihatinkan. Jumlah buku sangat sedikit dan fasilitas yang ada tidak memadai sama sekali. "Bagaimana masyarakat akan gemar membaca kalau kondisi perpustakaan begitu memprihatinkan. Makin lama perpustakaan akan mati dengan sendirinya bila tidak dibenahi."

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Komisi VI Prof Muhammadi yang menilai pemerintah tetap bertanggung jawab atas operasional perpustakaan nasional dan daerah. Sekarang ini perpustakaan tidak bisa lepas dari pemerintah dan harus mendapat subsidi. "Kalau dipaksakan membentuk badan usaha, belum bisa. Selain dari APBN, subsidi juga dari bantuan badan internasional atau badan-badan lainnya. Semua tahu sekarang ini masyarakat sedang mengalami kesulitan keuangan."

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta ini mengatakan, untuk sekarang langkah yang harus ditempuh adalah menggerakkan masyarakat gemar membaca. Masyarakat harus didorong gemar membaca. Selain mencerdaskan bangsa, dorongan gemar membaca ini membuat masyarakat gemar mendatangi perpustakaan. Dengan demikian, di masa mendatang masyarakat yang akan mengelola perpustakaan seperti halnya pendidikan yang nantinya ditangani masyarakat.

"Guna menuju ke arah sana harus dimulai dengan gemar membaca dulu. Pemerintah harus tetap memberikan subsidinya agar isi perpustakaan semakin lengkap serta fasilitasnya semakin baik. Walaupun kelihatannya sulit, harus dilakukan karena di masa mendatang jangan sampai masyarakat kita terus-terusan bodoh dan terbelakang," ujar Muhammadi. (Nda/B-1)

©2000 InfoPerpus.