|
|||||||
|
|
|
|||||
|
|
|||||||
| Kompas, September 29 2000 | |
Informasi DPR Masih Sangat Kurang |
|
Informasi mengenai pekerjaan yang dilakukan para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) kepada masyarakat, dinilai masih sangat kurang. Hal ini terjadi karena masyarakat belum menyadari haknya untuk memperoleh informasi, sedangkan kalangan DPR sendiri, belum merasa perlu menyampaikan hasil kerjanya kepada masyarakat. Demikian kesimpulan diskusi panel yang membahas "Akses Masyarakat terhadap Hasil Kerja dan Informasi mengenai Parlemen", Jum'at (29/9) di Jakarta. Diskusi yang diselenggarakan atas kerjasama Yayasan Api, The British Council, dan Kedutaan Besar Inggris ini, menghadirkan Direktur Pusat Informasi dan Referensi Perpustakaan Parlemen Inggris, Rob Clements, sebagai pembicara kunci. Menurut Clements, sistem keterbukaan parlemen Inggris, tidak bisa dijadikan model bagi Indonesia, bukan saja karena parlemen Inggris telah berusia 700 tahun, melainkan juga karena perbedaan sistem pemerintahan dan budaya masyarakat di kedua negara. Namun, dia berharap, sistem informasi parlemen Inggris bisa dijadikan ukuran bagi keterbukaan informasi parleman Indonesia. Pendapat tersebut ditegaskan oleh Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Bambang Harymurti. Dia mengatakan, keterbukaan informasi parlemen Indonesia tidak berjalan, karena sistem pemerintahan dan pemilihan umum di Indonesia. DPR, yang seharusnya bertanggung jawab kepada masyarakat untuk memberikan informasi seluas-luasnya, merasa lebih bertanggung jawab ke partainya masing-masing. Tuntutan mengenai keterbukaan informasi secara detail juga belum dijadikan prioritas, karena baru sebagian kecil masyarakat yang menuntut. Bambang berpendapat perlu dibentuk sebuah lembaga pengawas parlemen (parliament watch), yang bertugas mengawasi DPR dan berhak menegur bila DPR melenceng dari jalurnya. Selain itu, lembaga pengawas juga bisa menjaring partisipasi masyarakat daerah melalui lembaga lokal, sebab informasi detail biasanya diperlukan oleh masyarakat daerah. (p08) |
|
©2000 InfoPerpus. |
|