Home | News Archives

Buku di Indonesia: Sebuah Jendela Dunia yang (Masih) Tertutup

ANGGI Restu dan Sigit sama-sama bingung, kemudian akhirnya tergelak lepas. Mereka lemparkan hasrat membeli buku pada pameran buku Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) di Jakarta Convention Centre (JCC) tanggal 17-22 Oktober, entah kepada siapa selain kepada kebingungan mereka masing-masing. Sementara orang terus saja lalu-lalang, tampak tak hirau dengan gelak-tawa Anggi maupun Sigit.Saya seperti ingin memborong semua buku yang dipamerkan di sini karena memang bagus-bagus," kata Anggi Restu, siswa Sekolah Menengah Umum (SMU) 35 Jakarta. Tetapi, cepat-cepat ia menarik perkataannya bahwa mana mungkin dia dapat melakukan hal itu, sedangkan untuk membeli sebuah buku saja dia merasa tak sanggup, padahal buku tersebut sangat diperlukannya.

Sebuah buku penuntun Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) diperlukan Anggi karena setelah menyelesaikan SMU, dia memang berhasrat melanjutkan pendidikan di bangku kuliah. "Harganya duapuluhan (Rp 20.000 lebih-Red.)," kata Anggi yang berbadan kecil sambil membulatkan matanya. Dia menyambung kalimatnya sendiri dengan tangkas, "Bagi saya, itu mahal, ya, entah bagi orang lain."

Demikian pula Sigit asal Solo yang mengaku sebagai penganggur. "Saya menyenangi bidang pertanian dan berusaha bertani dengan baik, misalnya, menanam sayur dalam pot. Tetapi, buku-buku petunjuknya meskipun menarik karena berwarna dan segala macam, terlalu mahal buat saya. Ya, tak bisa beli," kata Sigit yang ulang-alik Jakarta-Solo dalam lima tahun terakhir.

Jangan tanya Anggi dan Sigit, mengapa hal itu bisa terjadi. Jangan pula ditanya bagaimana cara mengatasinya. Paling-paling Anggi harus menyisakan uang jajannya yang tak sering diperoleh. Kalau Sigit, ia lebih memilih memendam keinginannya entah sampai kapan- sama seperti keinginannya untuk dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi pada jalur pertanian beberapa tahun lalu.

***

SUDAH dapat diduga, kisah pendek Anggi dan Sigit itu merupakan satu kisah dari sejumlah cerita nasib perbukuan. Kisah lain masih banyak yang menurut istilah Djauzak Ahmad, pengamat dan mantan praktisi pendidikan, sebagai benang kusut. "Persoalan buku dikepung oleh banyak hal yang tak mudah dibenahi karena sudah menjadi benang kusut. Kita tidak tahu harus memulainya dari mana," katanya.

Pengepung yang terbaru dan agresif itu adalah televisi. Meskipun tidak untuk dipertentangkan, dengan beberapa stasiun layar kaca patutlah diakui bahwa televisi sangat banyak menyedot waktu. Pada anak-anak sekolah di negara maju yang tradisi membacanya tak alang kepalang saja, disebutkan sejumlah pakar, "memberikan" waktu mereka kepada tayangan televisi 60 jam-90 jam per pekan. Apa lagi di Indonesia tentunya yang masih didominasi tradisi lisan-sejalan dan sebangun dengan wadah komunikasi televisi.

Adalah Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), Arselan Harahap, yang mengatakan bahwa ada hubungan yang kuat antara kesempatan membaca dengan waktu yang tersedot untuk televisi tersebut. Sebelum pemerintah mendirikan TVRI tahun awal 1960-an, produksi buku Indonesia sekitar 1.500 judul per tahun. Setelah itu, produksi buku Indonesia tinggal 700 judul. Meskipun cenderung meningkat sampai tahun 1995 bahkan sempat mencapai angka 5.800 judul, hal tersebut harus dikaitkan dengan peningkatan jumlah penduduk dan perbaikan ekonomi.

Maka ketika ekonomi Indonesia terpuruk, seperti sektor yang lain, produksi buku pun terpuruk sampai hanya 1.200-an judul pada tahun 1998 dan diperkirakan hanya memproduksi sekitar 2.500 judul pada tahun 2.000 ini. Dari 626 penerbit yang tercatat sebagai anggota Ikapi, sekitar 60 persen di antaranya hanya menjual buku-buku stok lama dan cetak ulang, disusul hanya 10 persen saja penerbit menerbitkan buku-buku baru. Lebih celakanya lagi, tak kurang dari 100 penerbit ternyata harus gulung tikar.

Bagaimana tak termegap-megap. Seiringan dengan runtuhnya mata uang rupiah, harga kertas senantiasa melambung. Harga kertas isi dan sampul buku sejak September 1997 membumbung dari Rp 2.350 menjadi Rp 6.000-an per kilogram. Jangan lupa pula harga bahan-bahan percetakan buku lainnya seperti tinta dan plat yang sebagian besar masih mengharapkan kiriman dari luar negeri. Maksudnya, kiriman dari luar negeri itu menuntut dollar AS, sedangkan nilai rupiah terhadap dollar AS senantiasa saja berada pada jurang yang amat dalam.

Tragis nasib yang menimpa PT Pustaka Utama Grafiti yang dikenal sebagai penerbit berkualitas tinggi dan cukup besar. Mereka harus tiarap sangat rapat ke tanah, bahkan toko buku perusahaan itu di gedung Slipi Plaza, tak luput dari amuk massa pada Mei 1998 sebagai korban. Toko buku Grafiti di berbagai tempat seperti di Depok, Kelapa Gading, dan Pasar Seni Ancol, juga harus menutupkan pintunya. Kesuraman Grafiti tersebut masih jelas terbaca dalam pameran buku Ikapi 2000 di JCC Jakarta, ketika gerai (stand) penerbit ini tampak terisi seadanya.

***

TERLALU banyak alasan bahkan helah (alasan yang dicari-cari), mengapa keadaan perbukuan Indonesia seperti itu. Alasan pertama, memang masyarakat kita masih memiliki tradisi lisan yang kental dan tak mudah ditanggalkan oleh tradisi tulis. Ini seperti memperoleh tempat untuk membiak ketika anak-anak kita tidak memperoleh bimbingan agar mencintai buku dan hantaman televisi di atas.

"Sejak akhir tahun 1970-an, anak-anak sekolah kan tidak dibimbing lagi untuk membaca buku," kata Djauzak, mantan guru dan Direktur Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud). Sambil mengutip penelitian Taufiq Ismail yang membandingkan bacaan siswa Indonesia (0 buku), Malaysia (enam buku), dan Amerika (30-an buku) selama di SMU, Djauzak menambahkan, kenyataan tersebut cukup memprihatinkan.

Anggi dan Sigit, punya cerita sejalan dengan kenyataan bimbingan untuk mencintai buku di sekolah tersebut. Sejak di SD, kata Anggi, sampai ia sudah harus menginjak pendidikan tinggi beberapa bulan lagi, baru sekali dia membuat ringkasan sebuah buku fiksi (karya sastra) atas permintaan guru. Sementara Sigit yang baru beberapa tahun lulus SMU tidak pernah diminta berbuat serupa dengan Anggi. "Saya membuat ringkasan sendiri juga, tetapi untuk memudahkan saya menghafal pelajaran," katanya.

Masalahnya bukan saja di sekolah, tetapi juga di masyarakat. Sejauh mana bimbingan diberikan orang tua, patut menjadi perhatian. Mengutip penelitian suatu perguruan tinggi di Yogyakarta, Khaerudin Kurniawan, menulis bahwa hanya 15 persen saja perhatian orang tua yang memberikan sumbangan terhadap kemampuan membaca anak, sedangkan 85 persen lagi diberikan oleh guru. Ini berbeda jauh dibandingkan dengan Amerika. Waktu tatap muka siswa-guru di negara tersebut hanya lima persen, lalu 95 persen lagi diperoleh dengan kegiatan siswa membaca baik di rumah maupun di sekolah atau di perpustakaan.

Ketika membanding-bandingkan dengan negara lain itulah, persoalan perbukuan Indonesia terasa makin gelap. Malaysia saja yang penduduknya sekitar 10 persen dari penduduk Indonesia, menghasilkan 7.000 judul buku per tahun, sedangkan Thailand mencapai 10.000 judul. Indonesia baru menghasilkan buku paling tinggi 5.800 judul per tahun. Pastilah tak ada yang membantah bahwa setidak-tidaknya kenyataan itu menunjukkan, betapa bopengnya wajah penggapaian ilmu pengetahuan kita di tengah zaman teknologi dan informasi ini.

***

AKAN berjela-jela panjangnya ihwal kesuraman dan alasan terjadinya kesuraman tersebut kalau disebut satu per satu. Apalagi setiap bentuk kesuraman "menghasilkan" kesuraman yang lain dan seterusnya. Begitu pula saat menyebutkan alasan terjadinya suatu kesuraman yang senantiasa "membuahkan" hal lain. Keterangan untuk alasan dan helah pun akan sangat melelahkan sekali.

Ambil saja contoh tentang guru yang di Indonesia amat berperan dalam menumbuhkan minat baca siswa (85 persen). Lalu, dari sini akan muncul pula pertanyaan sejauh mana mereka bisa berbuat dalam masalah ini, sehingga minat baca penduduk amat buruk. Tetapi, belum sempat hal tersebut dibicarakan, sudah muncul pula persoalan lain yakni mengapa semuanya harus dibebankan kepada guru seberat beban hidup mereka karena gaji yang tidak memadai. Bagaimana kalau gaji guru dinaikkan, lalu dari mana uang untuk itu diraih, dan seterusnya...,dan seterusnya....

Begitu pula tentang nasib pengarang yang jangankan bergantung hidup pada penulisan buku, "membantu" tuntutan keseharian pengarang pun, masih bernapas sesak. Beberapa penulis karya sastra seperti Ayu Utami lewat penerbitan romannya Saman yang sudah cetak ulang sampai belasan kali sejak tahun 1999, barangkali merupakan pengecualian. Tetapi, bagaimana persoalan mendatang dan sekian banyak penulis lain yang karyanya amat layak dibaca dan perlu?

Sebaliknya, berbagai pihak seperti sebuah lagu koor yang sanggam (harmonis) menyepakati bagaimana pentingnya buku dan membaca. Pada zaman Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, juga pada masa duet Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri, kepentingan terhadap keberadaan buku senantiasa digembor-gemborkan. Ekonomi tak akan mencapai angka-angka tanpa buku, juga politik, dan segala macam termasuk masyarakat awam. Mereka yang dulu, sekarang, dan akan datang, tak mungkin mengelak dari ungkapan, "Buku adalah jendela dunia".

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pribadi-pribadi yang tercerahkan dan telah berusaha memperoleh buku baik untuk dirinya pribadi maupun sekelompok orang, patutlah ditanyakan, "Apakah sebenarnya yang sudah kita lakukan untuk perbukuan? Bukankah kita sebenarnya tidak pernah melakukan apa-apa terhadap sesuatu yang kita inginkan, terhadap sesuatu yang amat kita perlukan".

Tak sedikit orang berteriak, misalnya, agar pemerintah berupaya memurahkan harga jual buku. Turunkan harga pengiriman buku, turunkan harga bahkan subsidi kertas kepada penerbit, hilangkan berbagai pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam Kongres Ikapi ke-14 tahun 1998, Presiden BJ Habibie menyatakan pembebasan PPN 10 persen terhadap buku yang kemudian berbuah dengan ketidakperluan rekomendasi Depdikbud dan Departemen Agama. Berbagai konsep pengaturan perbaikan perbukuan dibuat, misalnya, konsep dewan buku nasional.

Cuma saja, Habibie tersandung di Senayan yang entah bagaimana pula caranya menyebabkan berbagai kebijakan buku yang dirancang pada zaman peralihan itu ikut pula tersungkur. Setidak-tidaknya, setelah setahun berjalan, kepemimpinan Abdurrahman Wahid-Megawati, belum membuahkan sesuatu yang berhubungan dengan buku (baca: Para Penerbit, Teruslah Berjuang!).

Wakil Presiden Megawati ketika membuka pameran buku Ikapi 2000 tanggal 17 Oktober, tampaknya tak menyinggung lagi soal pajak dan permintaan Ikapi agar pemerintah turun tangan untuk memurahkan harga buku. Putri Bung Karno itu, malah mengulangi lagi ungkapan-ungkapan lama tentang bagaimana orang diajak mendokumentasikan pikiran dalam bentuk buku. "Masyarakat pun tampaknya diam saja. Tak ada kan lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa meneriakkan keberadaan buku," kata Ketua Ikapi, Arselan Harahap.

Syahdan, mungkin "mudah saja soalnya". Sebuah jendela dunia, ya, memang tak dapat dipungkiri bahwa buku merupakan jendela dunia. Tetapi, di Indonesia, jendela itu masih tertutup. Tidak tertutup rapat memang, tetapi diibaratkan dari jendela tersebutlah cahaya menerobos ke dalam rumah, jelas bahwa simbahannya tak leluasa masuk ke dalam rumah bernama Indonesia. Wajarlah kalau negara ini begitu pengap dan gelap... (Taufik Ikram Jamil)

©2000 InfoPerpus.