Home | News Archives

Diproses, Pencabutan Embargo Buku-buku Cina

Larangan pencetakan dan peredaran terhadap buku dan tulisan Cina perlu ditinjau kembali karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Pencabutan larangan mencetak dan mengedarkan buku seperti itu kini sedang menunggu persetujuan Presiden Abdurrahman Wahid. Demikian disampaikan Mendiknas Yahya A Muhaimin usai menyerahkan penghargaan kepada pengarang/penulis/penerjemah dan penerbit buku terbaik versi Yayasan Buku Utama di Jakarta, Kamis (21/12). Menurut Yahya Muhaimin, selain harus banyak membaca buku terbitan dalam negeri, bangsa Indonesia juga perlu banyak membaca buku terjemahan dari berbagai negara, seperti dari Inggris, Amerika Serikat, Jepang, dan Cina.

"Sayangnya, sedikit sekali buku terjemahan dalam bahasa Indonesia, padahal itu perlu sekali untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita," ujar Yahya.

Dalam kaitan itu, Mendiknas lantas menyebut larangan segala hal yang menggunakan tulisan Cina yang diembargo oleh Pemerintah Indonesia di masa lalu. "Padahal, kita perlu mempelajari karya sastra Cina. Akan tetapi, waktu itu memang ada kekhawatiran buku-buku dari Cina berbau ajaran komunis dan bisa membahayakan Pancasila," kata Yahya.

Dalam catatan Kompas, Presiden Abdurrahman Wahid lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 tertanggal 19 Januari 2000 telah mencabut larangan mengadakan upacara adat istiadat dan keagamaan Cina yang dibuat pemerintahan Orde Baru. Namun, terhadap larangan penerbitan yang menggunakan bahasa dan tulisan Cina seperti yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika Nomor 2 Tahun 1988 masih berlaku. SE itu mengatur tentang larangan penerbitan dan pencetakan tulisan/iklan beraksara dan berbahasa Cina. Secara umum, larangan atas penerbitan dan peredaran buku yang isinya dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta mengandung ajaran Marxisme/ Leninisme dan komunisme tertuang dalam Ketetapan (Tap) MPR Nomor XXV/MPRS/1966.

Buku terbaik 2000

Pada kesempatan yang sama, Mendiknas juga mengutarakan keprihatinannya mengenai minimnya buku yang masuk ke Yayasan Buku Utama, terutama buku karya sastra terjemahan. Lebih memprihatinkan lagi, tambahnya, tim juri tidak berhasil menentukan buku terbaik untuk kategori buku anak.

"Saya minta supaya penerbit lebih memacu penerbitan buku," kata Yahya yang menilai hadiah bagi pengarang buku terbaik (Rp 5 juta) terlalu kecil. "Di UGM saja, penulis buku terbaik mendapat hadiah Rp 10 juta. Tampaknya memang perlu insentif lebih memadai kepada para pengarang supaya terpacu untuk menulis buku bagus dan dalam jumlah lebih banyak," sambungnya.

Sedikitnya penerbitan buku, menurut Yahya, sangat berkait dengan lemahnya kebiasaan membaca dan mengarang pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Kebiasaan itulah yang kini mulai digalakkan lagi.

Tahun 2000, Yayasan Buku Utama hanya menerima kiriman 187 buku dari penerbit. Rinciannya adalah buku ilmu pengetahuan dan teknologi (22 judul), ilmu sosial dan humaniora (47 judul), sastra (27 judul), bacaan anak (75 judul), dan karya terjemahan (16 judul). Menurut Adwityani S Subagio, Koordinator Tim Penilai, buku anak tak ada yang mendapat penilaian terbaik karena memang tidak ada yang memenuhi kriteria buku anak terbaik.

Adapun lima buku terbaik yang direkomendasikan tim penilai adalah Modernisasi: Sebuah Tinjauan Historis Desain Modern karya Agus Sachari dan Yan Yan Sunarya terbitan Balai Pustaka (ilmu pengetahuan dan teknologi), Renaisans Islam Asia Tenggara karya Azyumardi Azra terbitan Remaja Rosda Karya (ilmu sosial dan humaniora), Kembali ke Akar Kembali ke Sumber karya Abdul Hadi WM terbitan Pustaka Firdaus (sastra), serta karya terjemahan masing-masing Cadas Tanios karya Amin Maalouf yang diterjemahkan Ida Sundari Husen, terbitan Yayasan Obor Indonesia, dan Amarah karangan John Steinbeck diterjemahkan Sapardi Djoko Damono, yang diterbitkan Yayasan Obor Indonesia. (tri)

©2000 InfoPerpus.