Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Kompas, 10 Juli 2001

Home | News Archives


Nomor ISBN Jangan Dijual!


Membuat "Barcode" Tak Sesulit yang Dibayangkan

BEBERAPA penerbit anggota baru Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Cabang Jakarta kini dikelola oleh orang-orang muda yang masuk ke sektor industri buku dengan memanfaatkan teknologi komputer.

Dalam hal ini mereka lebih beruntung ketimbang para penerbit sebelumnya.

Kebanyakan mereka juga bertekad menjadi penerbit yang profesional, bekerja dengan baik dan benar. Mereka mendaftarkan diri menjadi anggota asosiasi. Mereka disiplin mengirimkan contoh cetak bukunya ke Perpustakaan Nasional, dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor International Standard Book Number (ISBN) untuk buku-buku mereka.

Saya mengenal dekat dengan beberapa di antara mereka, karena sering berdiskusi tentang berbagai masalah teknis perbukuan, pemasaran, dan promosi buku. Salah satu topik diskusi yang hangat saat ini adalah masalah ISBN atau Nomor Standar Buku Internasional, European Article Numbering (EAN), dan barcode.

Beberapa rekan penerbit baru dan lama menceritakan pengalamannya perihal pengurusan nomor ISBN ke Perpustakaan Nasional di Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta. Setelah mendaftar menjadi anggota ISBN/KDT (Katalog dalam Terbitan), mereka mendapat kartu anggota. Bentuknya kira-kira sebesar kartu pos. Di kartu itu dengan logo dan kop Perpustakaan Nasional RI berikut alamatnya, tertulis nama penerbit, alamat, nomor telepon, dan nomor anggota. Di bagian bawah ada kalimat: Kartu/fotokopinya harap dibawa setiap pengurusan ISBN/KDT. Pengiriman lewat pos sertakan fotokopi kartu anggota.

Sebagai contoh, seorang kawan mendapat nomor anggota 979-8450 (bukan nomor sebenarnya). Nomor ini disebut ISBN prefix penerbit. Nomor 979 berarti kode negara Indonesia, tempat penerbit itu berada. Angka 8450 adalah kode penerbit tersebut.

Kawan tadi mengemukakan, ternyata beberapa penerbit lain tidak tahu harus berbuat apa dengan nomor ini. Padahal, kalau mereka tahu bahwa mereka bisa membuat sendiri penjabaran dari nomor 979-8450 tersebut menjadi nomor-nomor atau semacam "kapling-kapling" untuk memberi kode pada buku-buku yang akan mereka terbitkan. Kapling pertama akan bernomor 979-8450-C. Yang terakhir, yaitu C, adalah huruf check digit yang bisa dicari dengan ilmu hitung sederhana dan bisa dikerjakan oleh anak SD kelas 3. Karena ISBN menggunakan sistem 10 digit, maka dengan ISBN Prefix 979-8450 itu kawan tadi bisa memperoleh 100 nomor atau kapling. Maka, buku yang ke-100 akan dicatat di kapling ISBN 979-8450-99-C. Huruf C ini adalah angka check digit.

Kalau kawan tadi tahu rumus mencari angka check digit, lebih tepat kalau kawan tadi dibina oleh pihak Perpustakaan Nasional yang mengurusi masalah ini agar tahu mencari angka check digit. Tujuannya agar mereka bisa membuat daftar sendiri dari nomor-nomor ISBN-nya. Rumus itu bisa dimasukkan ke komputer dengan program Excel, sehingga bisa membuat jabaran nomor ISBN sebanyak 1.000, hanya dalam waktu sepuluh menit.

SALAH satu kemajuan di bidang teknologi komputer yang bisa dimanfaatkan di industri buku adalah terciptanya sistem pemberian kode pada barang-barang dengan kode bar (garis-garis yang mirip warna kulit zebra) beserta dengan berbagai macam peralatannya. Sistem itu memungkinkan dilakukannya manajemen produk dan bisnis buku dengan lebih akurat dan cepat.

Proses pemasukan data atas produk itu bisa dilakukan dengan sangat cepat dan tepat, nyaris tak ada kesalahan ketimbang dilakukan secara manual. Maka, pada awal tahun 2000 banyak toko buku dan supermarket yang juga menjual buku, mengusulkan kepada para penerbit agar mencetak barcode di sampul bukunya di bagian belakang. Dampak positifnya, banyak penerbit lantas memberi perhatian kepada masalah pencantuman nomor ISBN pada buku-bukunya.

Mereka baru sadar bahwa pembuatan barcode untuk buku-yang berlaku secara internasional berdasarkan sistem penggabungan EAN-ISBN-tidak akan bisa dilaksanakan apabila penerbit tidak memiliki nomor ISBN. Dalam kaitan itu, Ikapi Cabang DKI Jakarta mengambil inisiatif mengadakan pelatihan tentang ISBN dan pembuatan barcode untuk buku pada bulan Maret 2000. Pelatihan diikuti sekitar 90 penerbit dan diberikan dalam tiga gelombang.

Dalam pelatihan itu, diundang pula supplier yang menawarkan peralatan pembuatan barcode. Wakil dari Perpustakaan Nasional yang mengurusi ISBN dan menjalankan misi menyosialisasikan ISBN kepada masyarakat perbukuan di negeri ini, juga diundang memberikan ceramah. Yang mengherankan, dalam ketiga pertemuan itu, wakil dari Perpustakaan Nasional sama sekali tidak menyinggung cara menghitung dua macam check digit ISBN maupun penggabungan EAN-ISBN, syarat mutlak bisa membuat barcode buku.

Maka, setelah wakil itu pergi, kami para pengurus Ikapi Jaya membeberkan kunci atau rumus menghitung dua macam check digit kepada para peserta. Apa yang terjadi? Keluarlah berbagai kesaksian pengalaman aneh dan kecut dari para penerbit yang mengurus nomor ISBN ke Perpustakaan Nasional. Semua menyangkut jumlah pembayaran untuk mendapatkan nomor ISBN. Biaya per nomor bervariasi. Seorang kawan dari Yogyakarta diminta membayar 1.000 nomor dengan harga Rp 1.000 per nomor.

Pengalaman teman dari Yogyakarta itu sesuai dengan kesaksian teman-teman di Jakarta. Menurut mereka, setiap kali akan menerbitkan buku mereka mendatangi Perpustakaan Nasional untuk minta nomor ISBN. Gratis? Tidak! Ada tarifnya. Dan, berlainan satu sama lain. Ada yang Rp 25.000, ada yang lebih dari itu. Ada pula yang cuma Rp 10.000 per nomor ISBN.

Ketentuan perundangan yang mengatur hal ini secara tertulis memang tidak ada! Kawan-kawan itu juga belum sadar bahwa pengeluaran yang tidak perlu tidak hanya terjadi di pos ini, tetapi juga di pos jam kerja karyawan dan ongkos transportasi untuk mengurusi nomor ISBN.

KAWAN-kawan penerbit baru dari Jakarta itu termasuk penerbit yang baru tahu cara menghitung check digit ISBN maupun kombinasi EAN-ISBN. Mereka segera belajar cara membuat barcode buku dengan software khusus untuk itu. Hasilnya, kini semua buku-bukunya sudah dilengkapi barcode. Mereka tidak lagi pergi ke Perpustakaan Nasional untuk meminta nomor ISBN dan KDT. Tetapi, ketika kawan-kawan tadi melihat bahwa persediaan nomor ISBN-nya hampir habis terpakai, mereka melayangkan surat permintaan kepada Perpustakaan Nasional meminta nomor ISBN prefix penerbit yang baru. Seminggu belum dijawab. Padahal, komunikasi di Jakarta ini bisa dilakukan dengan faksimile, telepon, atau e-mail.

Akhirnya, kawan tadi diminta menghadap. Di sana ia diminta agar mau membayar nomor-nomor ISBN yang sudah dipakai. Terjadilah perdebatan. Satu sama lain tidak mengalah. Masing-masing mempertahankan prinsipnya. Nomor ISBN baru pun "disandera". Tetapi jelas, yang bakal kalah adalah pihak yang membutuhkan, yang menang adalah aparat. Terpaksa, si kawan itu membayar dengan tarif Rp 25.000 per nomor, kemudian ia diberi ISBN prefix yang baru dengan tiga digit yang berarti ia mendapatkan 1.000 nomor ISBN.

Sebenarnya ini akan menjadi bom waktu yang akan meledak lima tahun yang akan datang. Kalau nomor ISBN yang baru nanti habis terpakai, dan kawan tadi harus minta nomor baru, apakah ia harus membayar 1.000 x Rp 60.000 (setiap tarif yang diminta sebagai satu paket) sehingga uang yang harus diserahkan sebesar Rp 60.000.000. Bagaimana dengan penerbit yang mempunyai nomor ISBN sebanyak dua digit, misalnya 979-40, yang berarti ia punya 10.000 nomor? Apakah dia harus membayar Rp 600.000.000 dulu agar nanti bisa diberi lagi ISBN prefix penerbit yang baru?

Nah, ini baru satu penerbit. Bagaimana kalau semua penerbit mengalami perlakuan demikian? Hitung, berapa uang yang bisa terkumpul dengan menjual nomor ISBN ini!

MEMBUAT barcode buku tidak sesulit seperti yang sering dibayangkan penerbit. Apabila seorang penerbit buku sudah menerima nomor ISBN prefix penerbit dari Perpustakaan Nasional, misalnya 979-695, penerbit itu bisa membuat sendiri daftar penjabaran nomor ISBN-nya. Dimulai dari nomor pertama sampai yang ke-1.000, yaitu: ISBN 979-695-000-6. Angka 6 pada urutan ke-10 itu adalah check digit yang bisa dihitung dengan menggunakan rumus untuk itu. Sedangkan nomor atau kapling ke-1.000 adalah: ISBN 979-696-999-2. Angka 2 adalah check digit.

Dengan kata lain, bila penerbit itu sudah tahu rumus untuk menghitung check digit ISBN, maka ia sudah bisa membuat 1.000 nomor ISBN untuk mencatat buku yang akan diterbitkan kelak. Langkah kedua adalah membuat nomor kode kombinasi EAN-ISBN, dimulai dengan memasukkan prefix 978 menjadi: 9789796950003. Angka 3 pada urutan ke-13 adalah check digit yang rumusnya berbeda dengan menghitung check digit ISBN. Lalu buatlah daftar nomor sampai kapling ke-1.000 yaitu 9789796959990. Angka 0 di urutan ke-13 adalah check digit. Langkah ketiga adalah membuat barcode. Pekerjaan ini hanya bisa dilaksanakan apabila penerbit itu memiliki software untuk membuat barcode, dengan cara memasukkan angka kode kombinasi EAN-ISBN. Setelah gambar barcode bisa dicetak atau dipindah ke rancangan sampul buku, ini harus diperiksa terlebih dahulu apakah barcode bisa dibaca dengan barcode reader atau barcode scanner di toko buku. Maka, penerbit perlu mempunyai alat untuk memeriksa, yaitu barcode scanner.

Langkah terakhir adalah membuat nomor kode produk internal untuk buku-bukunya, sesuai dengan pembagian bidang. Kode internal itu nanti sangat bermanfaat dalam melaksanakan manajemen produk dan bisnis atas semua buku yang diproduksi penerbit bersangkutan.

Melihat pentingnya identifikasi setiap judul buku di seluruh muka bumi ini, Ikapi sejak tahun 1985 bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional mendorong dan menggugah para penerbit mendaftarkan nomor ISBN dan mencantumkannya pada buku-buku yang mereka terbitkan. Perpustakaan Nasional pun untung, sebab tak perlu mengeluarkan dana untuk membeli koleksi buku yang diterbitkan di Indonesia.

Kalau Perpustakaan Nasional tidak memberi kemudahan dalam memperoleh nomor ISBN, penerbit pun bisa membuat kode-kode internal dengan tanpa memiliki nomor ISBN. Dengan kutipan-kutipan yang bervariasi, biaya ekstra dalam mengurus ISBN menambah beban penerbit, yang ujung-ujungnya adalah mahalnya harga buku. Apalagi dalam ini, penerbit tak hanya "diperas" lewat pengurusan nomor ISBN, tetapi permintaan beberapa pedagang buku yang meminta agar penerbit mau membiayai barcode yang dibuat dengan kode internal toko itu. Tindakan para penyalur buku ini pun harus dihentikan, setelah semua penerbit memasang barcode di bukunya.

Aris Buntarman, pengurus Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Cabang Jakarta, bekerja di sebuah penerbitan buku di Jakarta.


2000 InfoPerpus. Any request? Please send to: librarian@infoperpus.8m.com