Home | News Archives

ISBN, Masalah Lain Industri Penerbitan Buku

INDUSTRI penerbitan buku di Indonesia, selain menyangkut faktor mutu (isi maupun penjilidan), juga menyangkut distribusi, belum soal klasik pembajakan buku. Dalam hal mutu, terutama isi, masih terbentang luas rimba raya persoalan. Dalam hal distribusi, selain mekanisme juga soal sistem kemudahan. Sejak tahun 1980-an di Indonesia digalakkan apa yang disebut International Standard Book Number (ISBN) atau Nomor Buku Standar Internasional. Apa itu ISBN? Apa gunanya? Apakah berpengaruh langsung ke usaha penerbitan buku?

Bagi mereka yang tidak bergerak di bidang ini, pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Dan akan dibingungkan lagi dengan nama-nama nomenklatur lain seperti Universal Product Code (UPC), European Article Numbering (EAN), dan International Standard Serial Number (ISSN), dan Katalog dalam Terbitan (KDT). Nama-nama di atas menyangkut sistem (cara) penomoran produk, sehingga setiap produk memiliki ciri khas meskipun barangnya sama. Gunanya demi efisiensi komunikasi perusahaan dan pembeli, jadi menyangkut langsung ke soal distribusi. Selain faktor distribusi, sistem penomoran ini pun sesuai dengan keharusan ideal-mentereng, setiap produk budaya sebaiknya tercatat.

Kalau UPC lebih menyangkut penomoran produk barang pada umumnya, yang berkaitan dengan produk cetak sebenarnya hanya EAN, ISBN, dan ISSN untuk penomoran majalah. Di Indonesia, ISBN diatur oleh Perpustakaan Nasional, anggota asosiasi internasional yang berkedudukan di Berlin; dan lembaga itu pula yang memberi nomor ISBN setiap produk buku yang diajukan permohonannya.

Hasil nomor ISBN terlihat pada sampul belakang buku. Tidak semua buku, sebab belum semua penerbit "sadar ISBN". Bentuknya berupa garis-garis hitam putih seperti kulit zebra yang disebut barcode.

Sebagai contoh, buku Dialog dengan Sejarah, Soekarno Seratus Tahun yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas (Kompas Media Nusantara), nomornya adalah 979 (nomor awal semua penerbitan berbahasa Indonesia), 9251 (kode untuk Penerbit Kompas), 99 (alokasi untuk nomor buku-00 sampai 99, jadi 100 judul), 0 (check digit, nomor yang memastikan bahwa nomor yang dimasukkan dalam sistem komputer itu benar. Tentang bagaimana cara mengerjakan ISBN, baca tulisan: Nomor ISBN Jangan Dijual!

MENURUT sejumlah penerbit, ISBN menguntungkan. ISBN tak berkait langsung dengan keuntungan finansial bagi penerbit. Pengaruhnya bersifat jangka panjang, dan lebih sebagai upaya membangun citra penerbit yang bersangkutan. "Meyakinkan publik bahwa penerbit tersebut telah memiliki reputasi internasional, sehingga pembaca dari luar negeri pun mencari-cari produk terbitannya. Sedangkan bagi pembaca dan lembaga perpustakaan, keuntungannya bisa dirasakan dalam hal kemudahan katalogisasi dan mencarinya di pasaran," kata Direktur Redaksi Penerbit Kanisius (Yogyakarta) YB Priyonohadi.

Didampingi Direktur Utama Surono, Priyonohadi mengakui selama 10 tahun terakhir-penerbit itu berdiri 26 Januari 1922-pihaknya sudah "menempelkan" label ISBN pada lebih 10.000 judul buku. Itu bermula awal tahun 1990-an, ketika ISBN mulai digalakkan oleh Perpustakaan Nasional.

Masih soal untung-ruginya ISBN, Direktur Pelaksana Penerbit Mizan (Bandung) Putut Widjanarko menyatakan, kalau diwajibkan, ini baik sekali. Sebab akan mengatasi masalah yang dihadapi penerbit, seperti pemasaran. Para pemilik toko tidak akan kesulitan lagi mencari buku-buku yang diinginkan konsumen. "Kalau tidak ada penomoran tersebut, terpaksa masing-masing toko buku harus memberi nomor atau kode tersendiri. Barangkali di situ kesulitannya," tambah Putut.

Selama ini tidak ada permasalahan bagi Penerbit Mizan dalam peredaran buku. Seluruh buku yang diterbitkan, terutama sejak tahun 1990, sudah memakai nomor buku ISBN. Bagi Mizan, pemberian ISBN sangat berguna, mulai dari penerbit sendiri sampai dengan penjualan di toko buku. "Penomoran ini juga menjadi mudah untuk dipakai dalam identifikasi buku dalam sistem digitalisasi," katanya.

Orang yang ingin memesan buku tidak perlu lagi harus memesan dengan memberikan judul buku dan tahun terbit, tetapi cukup memberikan nomor ISBN tersebut. "Kami merasa, pemberian nomor ISBN sangat menguntungkan. Bahkan, pelanggan-pelanggan dari luar negeri juga melakukan pemesanan dengan hanya menyebutkan nomor ISBN," tambah Putut.

Meskipun demikian, diakui oleh Direktur Surabaya Intellectual Club (SIC), sebuah penerbit di Surabaya, Wito Hariyadi, masih banyak penerbit yang belum berorientasi global. Masih banyak penerbit buku yang tidak mencantumkan ISBN. "Ada beberapa faktor kenapa penerbit tidak mencantumkan ISBN di buku terbitannya. Di antaranya, mereka tidak merasa perlu," kata Wito Hariyadi.

Di kalangan penerbit memang ada kategorisasi. "Kalau bukunya dijual di tingkat lokal saja sudah laku, kenapa harus mengurus ISBN. Apalagi buku itu tidak ditujukan untuk tingkat internasional."

Selain itu, tingkat interaksi penerbit dengan perpustakaan juga sangat mempengaruhi penerbit untuk mencantumkan ISBN. "Semakin banyak dia menerbitkan buku-buku untuk koleksi perpustakaan atau buku-buku sumber, mereka akan terdorong memakai ISBN di setiap buku terbitannya. Mereka akan tahu, ISBN itu mempermudah administrasi buku. Dengan melihat nomor ISBN kita langsung tahu buku ini terbitan siapa," kata Wito yang juga Wakil Ketua Ikapi Jawa Timur.

GAMPANGKAH mengurus nomor ISBN? Harian Kompas pernah memuat surat pembaca yang mengeluhkan pungutan yang dikutip oleh Perpustakaan Nasional (Kompas, 2 November 2000). Menurut pengirimnya, seorang penerbit kecil, misalnya, kalau seorang penerbit memperoleh tiga digit (berarti 1.000 judul), maka rekannya diharuskan membayar Rp 25.000 kali seribu. (baca juga tulisan Nomor ISBN Jangan Dijual!)

Pengalaman dari para penerbit pun lain-lain. Penerbit Kanisius misalnya, pengurusannya relatif mudah. Caranya, tinggal berhubungan dengan bagian yang menangani ISBN. Selanjutnya, mengisi blangko jatah yang diminta berikut rencana penerbitan buku. "Belum pernah ada kesulitan. Paling-paling ada permintaan membayar Rp 10.000 per judul," ujar Priyonohadi. Bagi Kanisius, permintaan itu tak menjadi soal. Sebab, untuk menutupi pungutan itu, penerbit bisa memperhitungkannya sebagai cost (biaya) produksi. "Walaupun ujung-ujungnya, konsumen jugalah yang menanggung."

Wito Hariyadi dari SIC membantah pendapat sulitnya mengurus ISBN di Perpustakaan Nasional. "Kalau kita butuh, kita bisa langsung memfaksimile permintaan kita, dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan. Cukup cepat prosesnya, karena bila kita mengirimnya pagi, biasanya siang sudah langsung dapat jawaban. Paling lama, keesokan harinya. Dan kapan pun kita butuh ISBN, kita bisa langsung memintanya."

Hanya saja, sejak sekitar lima bulan terakhir mengurus ISBN ini dikenakan biaya. "Untuk satu judul buku, kita dikenakan biaya Rp 25.000 untuk ISBN dan Katalog dalam Terbitan (KDT). Misalnya kita minta dibuatkan barcode, maka kita akan dikenakan biaya tambahan Rp 25.000 untuk buku-buku lama, dan Rp 35.000 untuk buku-buku baru. Tambahan biaya ini dikenakan untuk biaya pembuatan film barcode," papar Wito.

Jumlah ini, bagi penerbit yang berwawasan global dan memandang perlunya ISBN, tidaklah mahal. Namun, bagi penerbit yang tidak memandang perlu adanya ISBN akan terasa mahal. "Penentuan mahal atau tidak itu subyektif sekali. Tergantung keperluan penerbitnya."

Wito mengaku tidak semua bukunya memiliki ISBN, terutama buku-buku lama. Untuk buku-buku terbitan baru, hampir sebagian besar sudah menggunakan ISBN. Menurut Anna, salah seorang staf Wito, untuk buku-buku latihan soal seperti LKS (lembar kegiatan siswa), SIC juga tidak meminta ISBN. "Namun, kalau buku-buku pelajaran, bacaan, atau textbook sudah pasti menggunakan ISBN," kata Anna.

Menurut Putut Widjanarko dari Mizan, selama ini bagi Mizan tidak ada masalah. "Saya tidak pernah menerima keluhan masalah ini dan tidak pernah diminta macam-macam. Semuanya berjalan lancar. Kami juga tidak tahu kalau ada keluhan seperti itu di penerbitan lain."

Perpustakaan Nasional sendiri, seperti dijelaskan Ketua Tim ISBN/ KDT, Sauliah, pada masa sekarang di negara maju pun untuk pemberian ISBN tidak gratis. Di AS para penerbit yang mengajukan dikenai ongkos, di Jerman malah dengan tegas mencantumkan angka DM 110 atau sekitar Rp 187.000. Dari kantor pusat ISBN di Jerman, Penerbit Buku Kompas memperoleh penjelasan, permohonan nomor ISBN pada dasarnya gratis, tetapi semua tergantung keadaan ekonomi dan kebijakan negara masing-masing.

WAJARKAH Perpustakaan Nasional mengutip dengan berbagai variasi jumlah? Menurut Aris Buntarman dari Ikapi Jaya, dia bisa terima alasan perlunya biaya operasi Tim Kerja ISBN. "Tetapi harus berdasarkan ketentuan yang adil dan diterima kedua belah pihak. Dan transparan."

Aris Buntarman-di Ikapi Jaya tercatat paling rajin memperjuangkan sosialisasi ISBN-mempertanyakan biaya itu antara lain untuk pembinaan. Tetapi, kapan dan bagaimana? Sebab justru Ikapi yang rajin menyelenggarakan ceramah soal ISBN, padahal seharusnya Perpustakaan Nasional. "Sistem ini berniat luhur untuk mencatat dan memberi identifikasi judul buku di seluruh dunia, jadi harus kita dukung bersama," tambah Aris Buntarman.

Tim ISBN/KDT di Perpustakaan Nasional sehari-hari berkantor di lantai II Gedung Perpustakaan Nasional. Akhir Juni yang lalu, ruang kerjanya masih acak-acakan, maklum baru saja pindah tempat, meskipun masih pada lantai yang sama. "Kami selalu mengirimkan nomor ISBN ini ke pusatnya di Berlin," kata seorang petugas di sana sambil menunjukkan sebuah buku "amat tebal" berisi daftar nomor ISBN penerbit di Indonesia. Anehnya, meskipun ISBN sudah mulai diterapkan sejak tahun 1985, tak satu pun di ruangan itu bahan yang memberi penjelasan "binatang" macam apakah ISBN berikut segala nomenklaturnya.

Mengenai buku Daftar Karya Cetak dan Karya Rekam Perpustakaan Nasional, Aris Buntarman mengaku menemukan banyak kesalahan. "Baru beberapa halaman saya sudah menemukan kesalahan dalam mengutip nomor ISBN dari dua atau tiga penerbit." Beruntung, katanya, para pedagang tidak memesan buku dengan membaca laporan itu, melainkan berdasar informasi yang dikirimkan penerbit lewat brosur, katalog, e-mail, telepon, dan kunjungan dagang.

Rimba raya persoalan bagi penerbit bukan hanya soal mutu, tetapi juga soal distribusi-ISBN yang mulai dikenal luas, misalnya-mempertegas kesan "industri buku memanglah industri idealisme". (arn/nar/ful/sts)

©2000 InfoPerpus. Any request? Please send to: librarian@infoperpus.8m.com