Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Republika, 4 Mei 2000

Home | News Archives


Tunjangan Eselon PNS Diturunkan


JAKARTA -- Setelah mendapat tanggapan serius berbagai kalangan masyarakat, pemerintah akhirnya merevisi besaran tunjangan struktural dan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah berlaku sejak 1 April lalu. Keputusan ini diambil dalam Sidang Kabinet yang berlangsung di Bina Graha, kemarin (Rabu, 3/5).

Menteri Keuangan Bambang Sudibyo dalam penjelasan pers seusai Sidang Kabinet, kemarin, mengatakan tunjangan struktural eselon I dan II hanya diberikan sebesar 50 persen dari kenaikan semula. Sedangkan untuk eselon III, IV, dan V, hanya diberikan sebesar 60 persen dari semula (lihat tabel).

Berbeda dengan tunjangan struktural/fungsional PNS, tunjangan fungsional bagi guru (atau yang lazim disebut tunjangan kependidikan), tunjangan tenaga kesehatan, pustakawan, dan petugas kemasyarakatan, serta tunjangan fungsional lainnya, oleh pemerintah dinaikkan.

Untuk tunjangan kependidikan, yang telah dinaikkan sebesar 100 persen (per 1 April lalu), kini jadi 150 persen. Sedangkan untuk tenaga kesehatan yang semula naik 100 persen menjadi 125 persen, kemudian untuk pustakawan dan petugas kemasyarakatan diberikan tunjangan Rp 75.000/orang/bulan, dan tunjangan fungsional lainnya Rp 50.000/orang/bulan.

Berkaitan dengan eselonisasi, Bambang mengakui masih ada yang tidak pas di sejumlah instansi. Ia memberi contoh yang terjadi di perguruan tinggi. ''Ini menimbulkan masalah kecemburuan,'' ujarnya. Karenanya, kata Bambang, pemerintah, dalam hal ini Menpan dan BKN, tengah melakukan review ulang untuk penataan kembali.

Selanjutnya, di tempat-tempat yang menimbulkan masalah ini (dan tengah dilakukan review ulang), tunjangan struktural diberikan melalui pejabat eselon I yang bersangkutan. Pejabat eselon I inilah yang memutuskan akan memberi berapa kepada pejabat yang bersangkutan. Ini dilakukan sampai ada klarifikasi mengenai pengaturan kembali eselonisasi tersebut. ''Dan nanti kalau ada sisa, harus dikembalikan ke kas negara.'' ujar Bambang.


2000 InfoPerpus.