Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Media Indonesia, 4 Mei 2000

Home | News Archives


Eselonisasi di Universitas Ditata Ulang. Pemerintah Naikkan Tunjangan Guru 150%


JAKARTA (Media): Pemerintah akhirnya memutuskan menaikkan tunjangan fungsional kependidikan bagi para guru sebesar 150% dari kesanggupan semula sebesar 100%. Sedangkan tunjangan kesehatan ditetapkan sebesar 125% dari rencana semula 100%.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan kenaikan tunjangan fungsional untuk pustakawan dan karyawan kemasyarakatan sebesar Rp 75.000 per orang. Sedangkan tunjangan fungsional di luar itu dinaikkan sebesar Rp 50.000 per orang.

Menteri Keuangan Bambang Sudibyo menjelaskan hal tersebut usai Rapat Koordinasi Kabinet di Bina Graha Jakarta, kemarin. Menurutnya, selain menaikkan tunjangan guru, pemerintah juga akan melakukan revisi terhadap kenaikan tunjangan struktural pada pejabat eselon I hingga V.

"Tunjangan eselon I dan II hanya akan dinaikkan sebesar 50% dari rencana semula. Sedangkan eselon III, IV, dan V akan dinaikkan sebesar 60%," ujar Bambang.

Dia menjelaskan pula bahwa pemerintah akan menata ulang eselonisasi di universitas. Sebab, hingga saat ini masih ada kesalahan dalam penempatannya. Kesalahan penempatan itu mengakibatkan munculnya kecemburuan di antara pegawai. "Ini akan ditata kembali oleh Men-PAN dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN)."

Keputusan pemerintah itu sekaligus menjawab kecemburuan pegawai negeri sipil (PNS), terutama yang tidak tergolong pada jajaran pejabat eselon. Seperti diketahui sebelumnya, keputusan pemerintah yang tertuang dalam surat edaran Dirjen Anggaran Departemen Keuangan (Depkeu) No.SE-32/A/2000 tentang tunjangan struktural tersebut dinilai diskriminatif dan tidak adil.

Surat edaran itu semakin menimbulkan akumulasi kecemburuan sosial sebab dalam waktu yang berdekatan Dirjen Anggaran Depkeu mengeluarkan lagi surat edaran SE-33/A/2000 yang mengatur kenaikan tunjangan fungsional tenaga kependidikan hanya sebesar 100%.

Sikap diskriminatif pemerintah itulah yang akhirnya memicu reaksi para tenaga fungsional kependidikan (guru) serta lainnya melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah. Dan reaksi tersebut berlanjut hingga ke Jakarta yakni ke Kantor Depdiknas, gedung MPR/DPR, hingga ke Istana Negara.

Bahkan dalam aksi demonstrasi itu para guru sempat mengeluarkan ancaman akan mogok dan memboikot EBTA/Ebtanas jika tuntutannya tidak dipenuhi. Tuntutan itu di antaranya pemerintan harus merevisi keputusan kenaikan tunjangan struktural pejabat eselon dan menaikkan gaji guru 300%.

Di kalangan pejabat eselon sendiri, terutama di jajaran Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) juga menyatakan keberatannya jika tunjangan struktural itu dikhawatirkan akan mengganggu harmonisasi pola pengajaran di pendidikan dasar sampai di perguruan tinggi.

"Tidak benar dengan menaikkan tunjangan struktural secara besar-besaran akan mengurangi praktek korupsi di tingkat pejabat. Yang perlu digalakkan adalah meningkatkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum."

Memahami

Menanggapi kenaikan tunjangan fungsional guru sebesar 150% itu, pakar pendidikan Khoe Yao Tung mengatakan kenaikan itu belum ideal. Menurutnya yang ideal adalah 300%.

Meski demikian Khoe memamahami bahwa kenaikan 150% itu sesuai dengan dengan kondisi atau kemampuan keuangan negara saat ini. "Yang penting adalah pemerintah harus komit untuk tetap menaikkan tunjangan fungsional itu tahun depan jika kondisi ekonomi pulih atau lebih baik," katanya.

Sedangkan mengenai tunjangan pejabat eselon yang 50 %, hal itu dinilai masih terlalu besar. "Semestinya 25% saja," katanya. Karena, lanjutnya, jika pejabat eselon ini adalah di lingkungan pendidikan, maka hal itu masih menciptakan kesenjangan yang mencolok dengan tenaga pendidik lainnya.

Kemudian para aktivis guru di luar wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) juga menilai kenaikan 150% masih kurang. Menurut Ketua Lembaga Advokasi Pendidikan Suparman, keputusan pemerintah itu dikhawatirkan akan memancing masalah baru. "Seolah-olah pemerintah menggiring opini para guru bahwa pejabat negara bersedia mengorbankan tunjangannya dan dialihkan kepada guru," katanya.

Dia juga menyebutkan bahwa dengan pengurangan tunjangan struktural dan menaikan tunjangan fungsional kependidikan itu akan menimbulkan perasaan guru menjadi tergantung lagi kepada pejabat pemerintah.

Komentar lainnya dikemukakan oleh seorang guru di Jakarta Yusuf Hardiman. Kenaikan tunjangan fungsional bagi PGRI mungkin dapat diterima. "Sebagai anggota PGRI kami sebenarnya menginginkan kenaikan tunjangan antara 200% hingga 300%, namun tidak akan terima jika pemerintah tetap berpendirian sebesar 100% seperti semula."


2000 InfoPerpus.