Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Bisnis Indonesia, 04 Mei 2000

Home | News Archives


Kenaikan tunjangan pejabat direvisi


JAKARTA (Bisnis): Pemerintah memutuskan untuk memangkas tunjangan struktural pejabat eselon I-V sebesar 50%-60% dari jumlah yang semula direncanakan dan hanya menambah kenaikan tunjangan kependidikan guru 50% dan petugas kesehatan 25%.

Menkeu Bambang Sudibyo mengatakan pemerintah memutuskan untuk merevisi tunjangan struktural pejabat eselon I sampai V serta dilakukan penyesuaian terhadap tunjangan kependidikan bagi guru, tenaga kesehatan, pustakawan dan petugas kemasyarakatan, serta tunjangan fungsional lainnya.

"Tunjangan [pejabat] eselon I dan II hanya dinaikkan 50% dari rencana semula sedangkan eselon III sampai V dinaikkan 60% dari rencana semula," kata Bambang usai mengikuti sidang kabinet di Bina Graha, kemarin.

Pemerintah sesuai surat edaran Dirjen Anggaran No. SE-32/A/2000, tertanggal 9 Maret 2000 menaikkan tunjangan struktural pajabat eselon I-V berkisar 400% sampai 1.800%. Tunjangan pejabat eselon I yang semula hanya Rp 500.000 menjadi Rp 9.000.000. Keputusan itu menimbulkan kecemburuan khususnya dari kalangan pegawai negeri sipil nonstruktural dan pegawai rendahan sebab dinilai tidak adil.

Namun tunjangan tersebut juga menimbulkan persoalan di lingkungan universitas. "Ini memang menimbulkan masalah," kata Menkeu. Karena itu, Menpan dan BKN sedang melakukan kaji ulang untuk menata kembali masalah eselon tersebut.

Selama penataan kembali tunjangan struktural tetap diberikan melalui pejabat eselon I dan pejabat eselon I itu pula yang memutuskan berapa besar tunjangan yang akan diberikan kepada dirinya dan pejabat eselon di bawahnya di lingkungan instansi masing-masing. Kebijakan tersebut dilakukan sampai ada klasifikasi mengenai pengaturan soal eselon. "Jika ada sisa, maka harus dikembalikan ke kas negara," jelasnya.

Pejabat eselon di berbagai departemen/instansi ternyata masih menerima tunjangan secara utuh pada Mei 2000.

Tunjangan guru

Bambang juga menjelaskan bahwa pemerintah memutuskan hanya menaikkan tunjangan kependidikan dari 100% [yang sudah diterapkan sejak 1 April 2000] menjadi 150%. Sedangkan untuk tenaga kesehatann dinaikkan dari 100% menjadi 125%.

Sementara itu, pustakawan dan petugas kemasyarakatan akan mendapat tunjangan Rp 75.000/bulan. Sementara tunjangan lain diberikan Rp 50.000/bulan.

Kenaikan tunjangan kependidikan guru tersebut jauh dari yang diusulkan kalangan guru. Para guru, melalui PGRI, menuntut kenaikan tunjangan kependidikan sebesar 500% dan gaji pokok 300%.

"Kenaikan sebesar itu tidak mungkin, karena anggaran pemerintah sangat terbatas. Jadi, saya mohon lah para guru memaklumi," kata Mendiknas Yahya Muhaimin.

Menurut dia, pemerintah sudah berupa-ya maksimal meningkatkan kesejahteraan guru. (rah/esa/ens)


2000 InfoPerpus.