Home | Other Articles

Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
(Keputusan Presiden Republik Indonesia No: 146 Tahun 2000 tgl. 19 Oktober 2000)

Menimbang:

bahwa Tunjangan Pustakawan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1992 tentang Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang, dan Pranata Komputer sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Presiden.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LN Tahun 1974 No. 55, TLN No. 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 169, TLN No. 3890);
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (LN Tahun 1977 No. 11, TLN No. 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 No. 19);
4. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (LN Tahun 1994 No. 22, TLN No. 3547);
5. Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1992 tentang Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang, dan Pranata Komputer;
6. Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Memutuskan:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan, selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pustakawan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pustakawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pustakawan diberikan Tunjangan Pustakawan setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Pustakawan adalah sebagai berikut:

1. Terhitung mulai bulan April 2000 s/d bulan Mei 2000 adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini;
2. Terhitung mulai bulan Juni 2000 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini;
3. Terhitung mulai bulan November 2000 adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihentikan pemberian tunjangannya apabila diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan.

Pasal 5

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai Tunjangan Pustakawan dalam Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1992 tentang Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang, dan Pranata Komputer, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tgl. 19 Dktober 2000
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

©2000 InfoPerpus.